Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950

Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950, yaitu anggota yang ke 60. Tetapi pernah keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Kemudian masuk menjadi anggota lagi pada tanggal 29 September 1966.

Sebelumnya, pada 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di atas Kota Hiroshima, Jepang, oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga "Dokuritsu Junbi Inkai" dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.

Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI selanjutnya diterbangkan ke Dalat, 250 kilometer di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Setelah Perang Dunia II berakhir

Diadakan perjanjian damai sebagai berikut:

Perjanjian Potsdam (02 Agustus 1945) antara Jerman dan Sekutu
Perjanjian antara Italia dan Sekutu (1945)
Perjanjian antara Austria dan Sekutu (1945)
Perjanjian San Fransisco (1951) antara Jepang dan Sekutu

Pembangunan Ekonomi

Peran sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk memantapkan stabilitas ekonomi, disamping kinerja sektor pertanian berusaha ditingkatkan, dan pembangunan kehutanan ditekankan pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pembagunan hutan tanaman industri dan hutan rakyat. Selain itu, kegiatan dunia usaha yang tumbuh dengan pesat ternyata cenderung ditunjukan pada sektor yang rentan terhadap gejolak moneter, sehingga kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bertambah bebannya, dan mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja, meskipun selama Repelita VI pertambahan angkatan kerja telah diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, baik dalam jumlah maupun mutu.

Pembangunan Prasarana

Makin membaiknya sarana dan prasarana pembangunan serta pembangunan pariwisata, pos dan telekomunikasi yang meningkat, mempunyai arti yang semakin penting dalam menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan. Disamping sektor pengairan dengan jaringan irigasi yang merupakan pendukung sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi tetap melanjutkan peranannya sebagai sektor andalan yang menyediakan sumber energi, bahan baku industri dan sumber penerimaan negara.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pada awal pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta keseimbangan ekonomi makro yang terkendali selalu diikuti oleh sumber daya manusia (SDM) yang semakin meningkat kualitasnya. Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan agama, budi pekerti, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, serta iptek, kelautan dan kedirgantaraan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pembangunan kualitas SDM, sebagai insan dan sumber daya pembangunan.